DataFakta.com (Kontroversi Publik) | Lamongan – Pada Jum’at (28/02/2025) lalu, warga Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, menggelar aksi demo yang di kantor des setempat, dengan 6 (enam) tuntutan. Jum’at (07/03/2025).
6 (enam) tuntutan warga tersebut ialah sebagai berikut :
• Menuntut adanya transparansi dana desa yang turun setiap tahunnya;
• Memperbaiki jalan desa yang rusak dan berlubang secepatnya, agar tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan;
• Menuntut salinan RAB (Rencana Anggaran Biaya) bangunan yang kita (warga Desa Sedayulawas) anggap bermasalah;
• Menuntut salinan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa);
• Stop Nepotisme (tindakan yang cenderung memilih, mengutamakan, atau menguntungkan kerabat atau sanak saudara);
• Stop pungli (pungutan liar) SJB (Surat Jual Beli) sebesar 2,5%;
Munculnya tuntutan tersebut, lantaran tak adanya transparansi dari Pemerintah Desa Sedayulawas kepada masyarakatnya, yang berujung dengan digelar aksi demo dengan masa ratusan orang warga setempat.
Berdasarkan pantauan awak media Kontroversi Publik, saat menggali informasi lebih dalam, mendapati fakta bahwa banyak kejanggalan dari pengerjaan pembangunan sarana prasarana desa yang menggunakan anggaran negara.
Salah satunya adalah proyek “Pembangunan Wisata Desa Kuliner Inspiratif Sedayu (KIS)” yang menelan biaya sebesar Rp. 417.975.000,- (termasuk PPN, PPH, BU) yang bersumber dari dana desa tahun 2024 lalu. Diketahui bahwa Pemdes Sedayulawas diduga kongkalikong dengan salah satu toko material dengan membeli bahan material “Pembangunan Wisata Desa Kuliner Inspiratif Sedayu (KIS)” yang berkualitas rendah (reject dari pabrik), serta meminta nota kosong, untuk diisi sendiri oleh Pemdes Sedayulawas. Hal demikian secara langsung Pemdes Sedayulawas melakukan tindakan mark-up anggaran “Pembangunan Wisata Desa Kuliner Inspiratif Sedayu (KIS)”.
Awak media Kontroversi Publik mencoba masuk lebih dalam, dan menemukan salah satu warga Sedayulawas guna mencari keterangan. Beberapa warga membeberkan adanya ketidaktransparannya Pemdes Sedayulawas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Hal tersebut disampaikan gamblang oleh warga Sedayulawas.
“Iya Mas, sepekan lalu, tepatnya hari Jum’at (28/02/2025), kami (warga Sedayulawas) melakukan demo besar-besaran, dengan 6 (enam) tuntutan yang telah kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Sedayulawas, dalam hal ini Kepala Desa Heni Fikawati, A.Md., hingga kini tak ada respon serta tindaklanjut,” ungkap warga Sedayulawas yang tidak mau disebut namanya.
Warga yang lain juga menambahkan, “Banyak pembangunan-pembangunan fisik yang berada di Desa Sedayulawas, 90% bermasalah, mulai dari Pembangunan Wisata Desa Kuliner Inspiratif Sedayu (KIS), pembangunan pagar TPS Sampah dan JPU, jalan desa yang tak kunjung ada perbaikan, pembangunan tower air bersih dan perpipaan, serta banyak lagi proyek desa lainnya yang bermasalah dan tidak transparan,” ujar warga lainnya menyauti.
Proyek pembangunan tower air bersih dan perpipaan, yang menelan biaya sebesar Rp. 213.000.000,- bersumber dari dana desa 2022, bangunannya sudah retak-retak dibeberapa titik. Janggalnya lagi, kenapa prasastinya baru dipasang bulan Februari 2025 lalu.
“Kami siap jika dipanggil pihak APH (Aparat Penegak Hukum) untuk membuktikan apa yang menjadi tuntutan warga. Dulu Kades itu siapa, sekarang siapa. Masak kacang lupa sama kulitnya,” celetuk warga asli Sedayulawas.
Berdasarkan apa yang menjadi tuntutan warga tersebut, awak media mencoba mengklarifikasi Kepala Desa Sedayulawas (Heni Fikawati, A.Md.,) via WhatsApp, ditunggu hingga saat ini tidak merespon sama sekali. (Redaksi)
Baca juga :
