DataFakta.com (Kontroversi Publik) | Lamongan – Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA, Bupati Lamongan, menghadiri penerimaan penghargaan dengan kategori platinum (pemerintah daerah dengan kinerja dan governansi istimewa) Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), di Auditorium Hotel Aryaduta, Jakarta. Kamis (05/09/2024).
Dalam penganugrahan penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memenuhi kualifikasi dari berbagai ragam penilaian yang sudah ditentukan. Salah satu diantaranya ialah aspek pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta hasil transformatif dan inovatif. Tak hanya sampai situ, kualifikasi mengenai tata kelola keuangan, sistem pemerintahan, dan antikorupsi yang juga menjadi bagian dari evaluasi kualifikasi.
Pak YES (sapaan akrab Bupati Lamongan), kepada media Kontroversi Publik, mengatakan, “Alhamdulillah upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menghadiri layanan berkualitas untuk masyarakat kembali mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Dan tentu akan dijadikan acuan mempertahankan dan meningkatkan prestasi kedepan,” tutur Pak YES.
Di masa kepemimipinan Pak YES, pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Lamongan tahun 2023 tercatat 3,68 persen. Sedangkan angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan, yang awalnya 15,42 persen menjadi 12,42 persen, setara dengan 149.940 jiwa pada tahun 2023 lalu.
Selain dari pencapaian pertumbuhan ekonomi, penganugrahan penghargaan ini juga turut mengukur pencapaian pembangunan sumber daya manusia juga indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lamongan, telah berstandart internasional.
Aspek IPM di Kabupaten Lamongan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 IPM Lamongan menduduki angka 73,12, di tahun 2022 berada pada angka 74,02, dan di tahun 2023 mencapai angka 74,53. IPM dapat diukur dari tiga dimensi, yakni kesehatan, pengetahuan serta kehidupan yang layak.
Menurut Pak YES, pembangunan manusia merupakan prioritas Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyiapkan dan melanjutkan pembangunan Lamongan kedepan. Dengan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, diyakini ampuh dalam mengatasi keterbatasan energi maupun keterbatasan sumber daya alam.
Komitmen realisasi pembangunan sumber daya manusia, diwujudkan melalui program prioritas antara lain pendidikan terintegrasi dan gratis (perintis), Lamongan sehat, young entrepreneur succes, serta masih banyak lainnya.
Selanjutnya, pada penilaian secara teknis di aspek tata kelola keuntungan, ditunjukkan melalui capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) delapan kali berturut turut.
Penghargaan bergengsi dari BPK RI perwakilan Jatim merupakan bentuk dari praktik keuangan sehat oleh Kabupaten Lamongan yang mana disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran setiap tahunnya.
Adapun penilaian aspek kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, mampu dibuktikan Kabupaten Lamongan dengan capaian reformasi birokrasi yang berangsur-angsur naik. Pada tahun 2021 ada pada angka 68,35, tahun 2022 meningkat menjadi 70,02, dan tahun 2023 meningkat lagi menjadi 75,89.
Tidak hanya itu, Kota Soto juga menunjukkan kinerja yang baik dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 89, Indeks Birokrasi 75,89, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,96 (berkategori sangat baik), Indeks SPI 80,41 (terjaga), Indeks Sistem Merit 295, hasil evaluasi kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman dengan hasil A atau kategori hijau dan lainnya. (***)
Baca juga :
https://data-fakta.com/kontroversipublik/2024/09/05/tradisi-budaya-wiwit-desa-kembangan-patut-dilestarikan/
