BOJONEGORO || Data Fakta.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi meluncurkan strategi baru yang revolusioner guna memperkokoh ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi di sektor pertanian, pemerintah daerah kini menggerakkan peran strategis lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program unggulan bernama Gerakan ASN Pelopor Pangan atau disingkat GASPOL.
Langkah besar ini dicanangkan langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam acara soft launching beras premium lokal bermerek “Rajekwesi” yang berlangsung di Ruang Angling Dharma, Rabu (19/8/2026). Beras ini dipasarkan melalui manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bojonegoro Pangan Mandiri, dan diharapkan menjadi pintu masuk utama dalam upaya hilirisasi hasil pertanian serta penguatan perputaran ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa gerakan ini merupakan fondasi awal pembangunan kemandirian daerah yang dimulai dari lingkungan internal pemerintahan sendiri. Menurutnya, ASN harus menjadi garda terdepan dan teladan dalam menunjukkan keberpihakan terhadap produk yang dihasilkan oleh petani serta pelaku usaha lokal Bojonegoro.
“Semangat kita untuk membangun kemandirian daerah itu harus mulai dibangun, dan pihak yang pertama kali harus menjadi contoh adalah para ASN. Kami ingin seluruh aparatur memiliki keberpihakan nyata terhadap hasil bumi dan karya anak daerah sendiri,” tegas Setyo Wahono.
Lebih jauh, Bupati menjelaskan potensi besar yang dimiliki daerah ini. Bojonegoro dikenal sebagai salah satu sentra penghasil padi terbesar di Jawa Timur. Kondisi alam dan pertanian yang sangat potensial ini semestinya menjadi kekuatan utama untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari hasil produksi sendiri, tanpa terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Namun, selama ini terdapat persoalan mendasar yang disayangkan. Hasil panen berupa gabah dari petani Bojonegoro banyak yang dibawa keluar daerah untuk diproses atau digiling. Setelah menjadi beras, produk tersebut justru dikembalikan lagi ke Bojonegoro dan dibeli masyarakat dengan harga yang jauh lebih tinggi. Fenomena inilah yang mendasari urgensi penguatan hilirisasi di daerah.
“Pertanyaannya, sampai kapan kita seperti itu? Bagaimana kita bisa benar-benar mencintai dan memihak produk Bojonegoro? Melalui Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, kami ingin memutus mata rantai itu. Hasil pertanian kita tidak boleh berhenti sekadar menjadi komoditas mentah. Gabah petani harus kita serap, kita olah, kita kemas, hingga menjadi produk beras yang bernilai tambah tinggi di sini juga,” ungkapnya.
Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sendiri dikembangkan dengan konsep social entrepreneur atau kewirausahaan sosial. Artinya, aktivitas bisnis yang dijalankan tetap berorientasi pada keuntungan, namun dampak utamanya harus dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat lokal. Salah satu langkah nyata yang disiapkan adalah menjalin kerja sama erat dengan para pengusaha penggilingan padi lokal yang tergabung dalam Perhimpunan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (PERPADI). Sinergi ini bertujuan untuk membantu menyerap gabah petani sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat produsen agar petani lebih sejahtera.
Di sisi konsumen, beras premium lokal bermerek “Rajekwesi” ditawarkan dengan harga sangat kompetitif, yakni sekitar Rp14.800 per kilogram. Harga ini diharapkan menjadi pilihan terjangkau bagi ASN sekaligus memicu peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk lokal. Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa harga murah saja tidak cukup. Kualitas produk harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan konsumen terjaga.
“Semuanya itu akan berjalan lancar dan diterima masyarakat jika BUMD Pangan mampu menjaga standar kualitas yang baik sekaligus menawarkan harga yang kompetitif. Kualitas tidak boleh kalah dengan beras dari luar, justru harus lebih unggul karena ini hasil tanah kelahiran kita sendiri,” pesan Bupati kepada pengelola BUMD.
Sebagai tahap awal atau pra-peluncuran resmi, seluruh ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah diarahkan untuk mulai mengonsumsi beras lokal “Rajekwesi” ini mulai bulan September 2026 mendatang. Target konsumsi yang ditetapkan adalah minimal 15 kilogram per bulan untuk setiap keluarga ASN.
Ke depannya, Gerakan GASPOL tidak hanya ingin berhenti sebagai program konsumsi kalangan aparatur saja. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berambisi menjadikan gerakan ini tumbuh menjadi sebuah ekosistem pangan lokal yang kuat. Ekosistem yang mampu memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah hasil panen, hingga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Dengan demikian, kehadiran beras lokal “Rajekwesi” tidak hanya sekadar menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi juga menjadi simbol nyata keberpihakan dan kebanggaan masyarakat terhadap hasil bumi daerahnya sendiri. Pemkab Bojonegoro berharap GASPOL menjadi pemantik lahirnya kemandirian pangan yang lebih kokoh, berkelanjutan, dan membawa manfaat berlipat ganda bagi petani, pelaku usaha, aparatur, dan seluruh masyarakat Bojonegoro.
Eksplorasi konten lain dari DatafaktaCom
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
