Bojonegoro || Data Fakta.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat upaya peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial sekaligus menjaga kelestarian lingkungan daerah.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 resmi digelar di Ruang Angling Dharma. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 April 2026, dan dihadiri oleh 1.051 peserta. Para peserta tersebut terdiri dari aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, serta penggiat desa yang berperan sebagai garda terdepan pembangunan di tingkat lokal.
Kepala Dinas PMD Bojonegoro, Joko Lukito, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran desa dalam mendukung program pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
“Fokus kami tidak hanya tertuju pada bantuan sosial, tetapi juga bagaimana desa dapat bergerak selaras dengan program daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang secara resmi membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa tantangan utama dalam penyaluran bantuan sosial selama ini berkaitan erat dengan kualitas data. Menurutnya, validitas data menjadi fondasi utama agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“Data tersebut bersumber dari panjenengan sekalian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dipengaruhi oleh kepentingan tertentu,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa prinsip penyaluran bantuan sosial harus mengedepankan ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pembaruan data secara berkala dan integrasi sistem menjadi keharusan untuk meminimalkan kesalahan dalam distribusi bantuan.
Selain membahas soal bantuan sosial, Bupati juga menyoroti pentingnya pembangunan desa yang tetap berpijak pada kelestarian lingkungan. Ia mengingatkan agar aktivitas pembangunan tidak mengorbankan sumber daya alam yang ada.
“Jangan sampai pembangunan desa justru merusak lingkungan. Penebangan pohon tanpa kendali dapat menghilangkan sumber air. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.
Selain itu, masyarakat desa juga didorong untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah serta mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari perangkat daerah, antara lain Wakil Bupati Bojonegoro, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Berbagai materi strategis disampaikan, mulai dari penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), strategi penyaluran bansos yang tepat sasaran, hingga pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bojonegoro berharap aparatur desa semakin siap menjadi ujung tombak pembangunan yang akurat, responsif, dan berkelanjutan.
Eksplorasi konten lain dari DatafaktaCom
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
