BOJONEGORO || Data Fakta.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memprioritaskan langkah mitigasi hingga kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dalam penanggulangan bencana. Wujud nyata komitmen tersebut diwujudkan lewat penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem Tahun 2026. Kegiatan berlangsung selama dua hari, mulai Kamis (16/7) hingga Jumat (17/7/2026) di Productive Room Gedung Pemkab Bojonegoro, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyoroti serangkaian tantangan ekologis dan geografis yang menjadi perhatian serius. Mulai dari potensi aktivitas Sesar Kendeng, risiko di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, dampak penggundulan hutan, hingga fenomena perubahan iklim yang memicu suhu panas ekstrem dan ancaman angin puting beliung.
Bupati menegaskan, pemetaan risiko yang telah dilakukan BPBD harus menjadi rujukan utama pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi.
“Pemetaan Sesar Kendeng, kebutuhan di sepanjang Bengawan Solo, dan wilayah rawan harus menjadi dasar intervensi kita. Setelah peta tuntas, pembangunan sarana dan pemanfaatan teknologi harus segera berjalan,” tegasnya.
Salah satu prioritas utama yang ditekankan adalah optimalisasi Sistem Peringatan Dini (Early Warning System). Bupati meminta seluruh perangkat desa mulai dari media sosial, sirine, hingga radio komunikasi dimanfaatkan maksimal, agar informasi dari BMKG maupun BNPB dapat diterima masyarakat secara cepat dan tepat.
Selain itu, Bupati menginstruksikan penguatan sinergi lintas sektor. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, Polri, hingga para relawan diminta mempererat koordinasi guna memaksimalkan kesiapan SDM dan peralatan di lapangan, khususnya untuk kebutuhan evakuasi yang mendesak.
Mitigasi juga diarahkan untuk menemukan sumber air baru di wilayah rawan kekeringan, mengatasi penurunan kesuburan tanah pertanian, serta mengantisipasi dampak perubahan iklim dan kondisi tanah di kawasan industri minyak dan gas bumi, terutama wilayah Ring 1.
“FGD ini harus melahirkan rumusan nyata yang bisa segera diterapkan. Mari berkolaborasi erat dengan BMKG dan BNPB agar dokumen ini membawa solusi dan bantuan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Bupati Setyo Wahono.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro Heru Wicaksi menegaskan bahwa dokumen ini bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan panduan taktis yang terukur.
“Ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan komitmen bersama. Di dalamnya tertulis jelas siapa bertugas apa, kapan bertindak, dan bagaimana alur koordinasi saat status kegawatdaruratan ditetapkan,” ujar Heru.
Melalui forum ini, diharapkan kesiapan daerah menghadapi cuaca ekstrem dan berbagai potensi bencana dapat semakin matang, terkoordinasi, dan mampu melindungi keselamatan serta harta benda masyarakat Bojonegoro.
Eksplorasi konten lain dari DatafaktaCom
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
