BOJONEGORO || Liputan – Fraksi Partai Demokrat DPRD Bojonegoro menyampaikan apresiasi sekaligus catatan penting terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Pandangan ini dibacakan juru bicaranya, Mochlasin Afan, dalam Rapat Paripurna Senin (22/6/2026).
Fraksi Demokrat memuji keberhasilan Pemkab mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-12 kalinya. Dari sisi pendapatan, PAD terealisasi 107,77% dan dana transfer mencapai 111,12%, meski beberapa pos seperti DAU, DAK, dan Dana Desa belum memenuhi target. Koordinasi dan perencanaan dinilai perlu diperbaiki agar lebih realistis.
Namun, penyerapan belanja hanya mencapai 81,50% dari total pagu Rp7,87 triliun, menyisakan SiLPA sebesar Rp2,073 triliun. Fraksi menilai hal ini menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan, sehingga menghambat percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah diminta mempercepat tindak lanjut temuan BPK, menata aset, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Fraksi Demokrat menyetujui Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut bersama komisi dan TAPD.
Eksplorasi konten lain dari DatafaktaCom
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
