BOJONEGORO || Data Fakta.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat langkah kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang mungkin terjadi. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas warga yang digagas dalam program unggulan Desa Tangguh Bencana (Destana). Kegiatan berlangsung di lima desa wilayah Kecamatan Kedungadem, mulai tanggal 10 hingga 13 Agustus 2026, berpusat di Balai Desa Kepohkidul.
Lima desa yang menjadi sasaran pembinaan dalam program ini meliputi Desa Kepohkidul, Desa Geger, Desa Babadkidul, Desa Duwel, dan Desa Pejok. Di masing-masing lokasi kegiatan, tim menghadirkan fasilitator berpengalaman dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur untuk membekali warga dengan materi yang aplikatif dan mendalam.
Para peserta dibekali pemahaman menyeluruh mulai dari cara melakukan kajian risiko bencana, teknik pemetaan wilayah rawan, penyusunan rencana kontingensi, hingga penguatan kelembagaan desa agar siap bergerak saat dibutuhkan.
Pembentukan Destana ini secara khusus diarahkan untuk membangun kemampuan mandiri masyarakat, agar warga mampu mengenali berbagai ancaman yang ada di lingkungan masing-masing sekaligus memetakan segala potensi yang dapat memicu terjadinya bencana. Melalui hasil pemetaan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menentukan langkah mitigasi yang paling tepat sasaran, baik untuk mengurangi risiko sebelum kejadian maupun menyiapkan respons cepat ketika bencana benar-benar terjadi.
Lebih jauh, program Destana juga didorong untuk melahirkan masyarakat yang mandiri, tangguh, dan berani mengambil keputusan secara cepat serta tepat saat menghadapi kondisi darurat.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa ancaman bencana bisa datang kapan saja dan tidak mengenal waktu. Oleh karena itu, persiapan dan kesiapsiagaan masyarakat harus sudah dibangun jauh sebelum kejadian berlangsung.
“Bencana itu kita tidak tahu kapan datangnya, tapi potensinya bisa dipelajari dan dampaknya bisa diminimalisir melalui mitigasi yang baik,” ujar Bupati Setyo Wahono saat meninjau kegiatan, Senin (10/8/2026).
Menurut Bupati, setiap desa memiliki karakteristik wilayah, kondisi geografis, serta potensi ancaman yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat langkah persiapan dan penanggulangan tidak bisa dilakukan dengan cara yang seragam atau disamaratakan.
“Setiap desa wajib mengetahui secara detail potensi bencana apa saja yang mungkin muncul di wilayahnya. Setelah tahu potensinya, baru disusun langkah mitigasi, sistem peringatan dini, hingga mekanisme koordinasi yang paling sesuai dengan kondisi desa tersebut,” tegasnya.
Bupati juga mencontohkan sejumlah ancaman yang perlu diantisipasi secara serius oleh masyarakat, terutama saat memasuki peralihan musim atau kondisi cuaca tertentu. Potensi bahaya seperti angin kencang atau puting beliung, kekeringan panjang, hingga kebakaran lahan dan pemukiman membutuhkan kesiapan yang berbeda-beda penanganannya.
Sebagai contoh, saat memasuki musim kemarau seperti saat ini, tingkat kewaspadaan terhadap risiko kebakaran harus ditingkatkan secara signifikan, khususnya di kawasan yang memiliki vegetasi kering dan rawan terbakar.
Menurut Bupati, inti dari kegiatan mitigasi bukan hanya sekadar mengetahui jenis ancaman apa saja yang ada, tetapi memastikan setiap warga paham dan tahu persis apa yang harus dilakukan ketika tanda-tanda bahaya mulai muncul.
“Yang paling penting adalah mitigasinya. Makanya nanti diinventarisir dulu, kira-kira potensi bencananya apa saja. Setelah itu disusun pelatihannya apa yang perlu dipelajari, kemudian atur juga koordinasinya harus dengan siapa saja agar cepat tertangani,” jelasnya.
Selain peningkatan kemampuan individu warga, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sistem komunikasi dan koordinasi yang jelas, terstruktur, dan saling terhubung. Dalam kondisi darurat, sinergi antara pemerintah desa, BPBD, tim relawan, tenaga medis, unsur masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penentu utama agar penanganan berlangsung cepat, aman, dan terarah.
Bupati meminta agar seluruh unsur terkait tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri atau bekerja secara terpisah. Koordinasi yang kuat harus sudah dibangun dan disepakati jauh-jauh hari, sebelum bencana terjadi. Tujuannya, agar saat keadaan darurat datang, setiap pihak sudah memahami peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dengan baik.
Penguatan kelembagaan di tingkat desa juga menjadi perhatian serius pemerintah. Program Destana diharapkan tidak berhenti atau selesai begitu saja setelah pelatihan usai, melainkan benar-benar berkelanjutan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kesiapsiagaan desa.
“Pastikan di tiap-tiap desa itu ada kelembagaan yang jelas dan berfungsi. Jangan sampai nanti tidak ada regulasi atau aturan mainnya. Selain itu, peran aktif masyarakat juga harus terus dibangun dan dijaga keberlanjutannya,” tegas Bupati.
Setyo Wahono kembali menegaskan, tujuan utama dari program Destana adalah membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.
“Sehingga desa tidak hanya menjadi objek penanganan dari luar, tetapi mampu menjadi garda terdepan yang tangguh dalam mengurangi risiko sekaligus melindungi warganya sendiri,” tambahnya.
Di tengah gencarnya pembentukan Destana tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga meningkatkan status kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan pemukiman seiring berlangsungnya musim kemarau.
Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, menyampaikan data bahwa dalam rentang Januari hingga Agustus 2024 lalu, telah tercatat terjadi 234 kejadian kebakaran yang tersebar di berbagai wilayah Bojonegoro. Angka kejadian yang tergolong tinggi ini menjadi pengingat nyata bahwa kewaspadaan masyarakat harus terus ditingkatkan, khususnya ketika kondisi lingkungan semakin kering dan mudah terbakar.
Pihaknya juga menghimbau seluruh warga agar tidak sembarangan melakukan pembakaran sampah, jerami, maupun rumput atau bambu kering di lingkungan pemukiman maupun ladang.
“Jika pembakaran benar-benar tidak dapat dihindari karena keperluan tertentu, pengawasan harus dilakukan secara ketat dan penuh tanggung jawab agar api tidak merembet ke area lain dan memicu kebakaran yang lebih besar serta merugikan,” ungkap Heru.
Pembentukan Destana diharapkan mampu melahirkan sistem kesiapsiagaan yang tumbuh dari kesadaran dan kekuatan masyarakat sendiri. Sejumlah komponen penting akan diperkuat secara bertahap, mulai dari pembentukan tim tanggap bencana, penyusunan kepengurusan yang jelas, kajian risiko wilayah, rencana induk penanggulangan bencana, hingga penyusunan rencana kontingensi dan peta aksi pengurangan risiko bencana.
Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa, kelompok relawan, serta seluruh elemen masyarakat agar memiliki bekal ilmu dan keterampilan yang memadai saat menghadapi situasi kebencanaan.
Tidak berhenti hanya pada peningkatan kesiapsiagaan, masyarakat juga diharapkan rutin melakukan simulasi kebencanaan, mampu mengidentifikasi risiko secara mandiri, menyusun rencana kerja yang matang, hingga berani mengambil tindakan yang tepat dan terukur saat keadaan darurat terjadi.
Melalui langkah strategis ini, pemerintah daerah ingin memastikan setiap desa di Bojonegoro memiliki kemampuan untuk berdiri lebih kuat, lebih siap, dan lebih tangguh saat menghadapi segala bentuk ancaman bencana.
Eksplorasi konten lain dari DatafaktaCom
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
