BOJONEGORO || Data Fakta.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mewujudkan kawasan pusat kota yang bebas dari ancaman genangan pada tahun ini terus digenjot maksimal. Wakil Bupati Nurul Azizah turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk membedah persoalan teknis yang selama ini menjadi penghambat lancarnya aliran air, Selasa (5/5/2026).
Dalam pengecekan tersebut, Wabup didampingi oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), BPBD, Dinas PKP Cipta Karya, hingga Bappeda. Dari hasil pengamatan lapangan, terungkap bahwa masalah banjir bukan semata-mata disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, melainkan karena kinerja infrastruktur pendukung yang belum optimal.
Salah satu temuan yang cukup mencolok adalah kondisi unit pompa pembuangan air di beberapa titik vital, seperti di Jalan Hartono (Ledok Wetan) dan Gang Irigasi. Teridentifikasi bahwa meski mesin dalam kondisi menyala dan beroperasi, namun daya hisapnya sangat lemah sehingga tidak mampu mendorong debit air secara maksimal menuju saluran pembuangan utama.
“Kami melihat secara langsung bahwa arus air tidak berjalan lancar. Ada mesin yang terdengar bunyi, tapi tenaganya tidak keluar atau tidak ada daya sedotnya,” ungkap Nurul Azizah.
Selain persoalan mekanis, tim juga menemukan anomali pada pola aliran air di saluran drainase Jalan Hasanuddin. Secara teknis, air seharusnya mengalir ke arah utara menuju Bengawan Solo, namun kenyataannya justru berbalik arah ke selatan menuju kawasan Jalan Panglima Sudirman. Kondisi inilah yang diduga menjadi pemicu utama genangan air yang sering terjadi dan meresahkan warga di kawasan tersebut.
Berdasarkan temuan tersebut, Nurul Azizah memetakan dua masalah krusial pada sistem drainase kota. Pertama adalah terjadinya pendangkalan parah yang membuat volume saluran menyempit dan tidak mampu menampung debit air, dan kedua adalah dimensi saluran yang dinilai terlalu kecil untuk menampung luapan air saat hujan deras.
Menanggapi hal ini, langkah cepat akan segera diambil. Pemerintah daerah akan segera mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rapat koordinasi teknis. Tujuannya agar setiap persoalan, mulai dari tata kelola aliran yang salah hingga perbaikan mesin pompa, bisa segera dituntaskan demi merealisasikan target Bojonegoro Bebas Banjir 2026.
Eksplorasi konten lain dari DatafaktaCom
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
