BOJONEGORO || Data Fakta.com – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah konkret dengan menggelar audiensi khusus membahas nasib dan kesejahteraan guru swasta yang telah memenuhi nilai ambang batas (passing grade) pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Komisi C ini dihadiri langsung oleh pimpinan dan anggota Komisi C, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro.
Dalam forum tersebut, dibahas secara mendalam berbagai aspirasi terkait kondisi para guru yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan nilai, namun hingga saat ini masih menantikan kejelasan terkait formasi dan proses pengangkatan. Isu kepastian status hukum serta kesejahteraan menjadi poin utama yang menjadi perhatian dalam diskusi tersebut.
Komisi C DPRD Bojonegoro menegaskan komitmen kuat untuk terus mengawal hak-hak para pendidik ini. Mengingat peran strategis tenaga pengajar dalam mencetak generasi berkualitas, lembaga legislatif menilai nasib mereka harus segera mendapatkan solusi yang jelas dan berpihak pada keadilan.
“Kami meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait memberikan perhatian serius terhadap nasib guru-guru yang telah memenuhi syarat nilai tersebut. Mereka telah berjuang dan berdedikasi, sehingga kepastian status adalah hal yang sangat layak diperjuangkan,” tegas pihak Komisi C dalam kesempatan tersebut.
Selain itu, DPRD juga mendorong perlunya koordinasi dan komunikasi intensif antara Dinas Pendidikan, BKPP, hingga pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar proses penanganan dan penyelesaian persoalan ini dapat berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi memberikan kepastian hukum bagi para guru.
Eksplorasi konten lain dari DatafaktaCom
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
