BOJONEGORO || Data Fakta.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan sikap tegasnya untuk mengawasi secara ketat seluruh proses penyusunan dan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Fraksi PDIP, Erix Maulana Heri Kiswanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (26/8/2026), saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar yang diajukan Bupati terkait Raperda P-APBD 2026.
Dalam pemaparannya, Erix terlebih dahulu memberikan apresiasi atas terjalinnya sinergi dan komunikasi yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kolaborasi yang solid dan saling mendukung merupakan fondasi paling utama agar lahir kebijakan fiskal yang berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
Terkait penyusunan dokumen anggaran perubahan ini, Fraksi PDIP mengingatkan agar seluruh proses dan isi dokumen tetap berpegang teguh pada koridor peraturan perundang-undangan, disesuaikan dengan kemampuan riil pendapatan daerah, serta menerapkan prinsip transparansi dan efisiensi yang ketat. Setiap alokasi dana yang tertuang wajib memenuhi aspek kepatuhan hukum, rasa keadilan, serta mampu memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Anggaran Wajib Cerminkan Aspirasi Hasil Musrenbang dan Reses
Poin penting yang ditekankan fraksi berlambang banteng ini adalah struktur belanja yang diajukan dalam Raperda P-APBD 2026 harus menjadi cerminan nyata dari aspirasi masyarakat yang digali langsung dari akar rumput. Hal ini mencakup usulan-usulan yang telah disepakati dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun masukan yang diperoleh anggota dewan saat melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing.
Tak kalah krusial, Fraksi PDIP menyoroti pentingnya komitmen pemerintah daerah terhadap hasil kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-KUA PPAS), yang telah dibahas dan disusun bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Penyusunan P-APBD 2026 ini sejatinya adalah bentuk penyelarasan dan penyatuan arah program kerja. Kami menegaskan, eksekutif harus berkomitmen penuh dan konsisten terhadap apa yang sudah disepakati bersama dalam laporan Banggar sebelumnya. Dokumen itu adalah hasil kesepakatan kolektif yang harus dijunjung tinggi,” tegas Erix dalam pidatonya.
Dasar Hitungan Harus Terukur, Kesejahteraan Jadi Tolok Ukur
Fraksi PDIP juga mengingatkan bahwa penetapan angka proyeksi pendapatan daerah dari tahun ke tahun harus selalu didasarkan pada asumsi makro dan mikro yang terukur, rasional, serta memiliki landasan data yang kuat. Dengan dasar hitungan yang akurat, setiap pergeseran atau penyesuaian di sektor belanja diharapkan dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.
Di tengah dinamika pembangunan tahun 2026 ini, Fraksi PDIP menyampaikan optimisme tinggi bahwa Bojonegoro mampu mencetak kemajuan yang lebih signifikan. Kunci utamanya terletak pada keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan skala nasional.
Namun demikian, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah tolak ukur keberhasilan pembangunan. PDIP kembali mengingatkan bahwa indikator utama keberhasilan bukanlah pada besarnya angka anggaran, melainkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat Bojonegoro. Oleh sebab itu, arah penggunaan anggaran tidak boleh menyimpang dari tujuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik.
“Setiap rupiah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam P-APBD 2026 harus memiliki korelasi langsung dan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada alokasi yang tidak memberikan nilai tambah bagi warga,” ujar Erix menegaskan.
Di akhir pandangannya, Fraksi PDIP menyatakan kesiapan penuh untuk melanjutkan pembahasan Raperda P-APBD 2026 ke tahap selanjutnya. Dalam tahap mendatang, fraksi berjanji akan meneliti, membedah, dan mengkaji secara mendetail setiap rincian alokasi serta program kerja yang diajukan oleh pihak eksekutif demi terciptanya anggaran yang berkualitas dan bermanfaat.
Eksplorasi konten lain dari DatafaktaCom
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
