BOJONEGORO || Data Fakta.com – Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat (BNR) DPRD Kabupaten Bojonegoro melontarkan sejumlah catatan strategis dan dorongan kuat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Pandangan resmi fraksi ini disampaikan juru bicaranya, Moch. Choirul Anam, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro yang digelar pada Rabu (26/8/2026).
Dalam pemaparannya, Fraksi PAN BNR menilai struktur keuangan daerah Bojonegoro masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini terasa semakin nyata dan membebani setelah terjadi pemangkasan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) serta jenis transfer lainnya. Oleh sebab itu, fraksi ini mendesak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mulai serius membangun kemandirian fiskal dengan cara mengoptimalkan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bojonegoro harus mulai berpikir dan melangkah menuju kemandirian fiskal daerah dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah. Kita tidak boleh terus-menerus bergantung pada transfer pusat yang besarannya bisa berubah sewaktu-waktu,” tegas Choirul Anam dalam pandangan umum fraksinya.
BUMD Diminta Keluar Zona Nyaman, RSUD Harus Punya Target Jelas
Salah satu sorotan paling tajam ditujukan pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi PAN BNR meminta Pemkab Bojonegoro segera melakukan pembenahan menyeluruh agar BUMD mampu memberikan kontribusi nyata dan lebih besar terhadap pendapatan daerah. Fraksi menegaskan, seluruh jajaran direksi BUMD harus diberikan target kinerja yang terukur, jelas, serta didorong untuk berinovasi dan melakukan terobosan bisnis yang lebih progresif, tidak lagi berjalan di tempat atau berada di zona nyaman.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Fraksi PAN BNR meminta adanya penetapan target operasional dan pendapatan yang rinci, sekaligus penandatanganan pakta integritas bagi seluruh jajaran pimpinan RSUD. Target yang telah disepakati wajib diwujudkan secara nyata, bukan sekadar dokumen administrasi.
Selain pelayanan medis utama, fraksi ini juga melihat masih ada celah besar untuk meningkatkan pendapatan dari fasilitas penunjang kesehatan, baik di lingkungan RSUD maupun Puskesmas. Potensi tersebut meliputi pengelolaan area parkir, apotek, hingga fasilitas kantin yang jika dikelola profesional bisa menjadi sumber pemasukan tambahan yang signifikan.
Pergeseran Anggaran dan Pengurangan BKKD Jadi Perhatian
Masuk ke sisi belanja daerah, Fraksi PAN BNR menyatakan memahami adanya penyesuaian dan penurunan pagu anggaran dalam dokumen P-APBD 2026. Namun, fraksi menekankan agar setiap pergeseran anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus benar-benar diarahkan untuk mendanai program prioritas dan kegiatan yang paling dibutuhkan serta dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat luas.
Satu hal yang disayangkan oleh Fraksi PAN BNR adalah adanya pengurangan alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Kebijakan perubahan skema penyaluran ini dinilai mengecewakan karena sejumlah kelompok masyarakat maupun pemerintah desa sebelumnya telah menyusun rencana kerja dengan harapan mendapatkan dukungan dana tersebut.
Sebagai solusi, fraksi mengusulkan agar desa-desa yang pada tahun anggaran 2026 ini tidak mendapatkan jatah BKKD, diprioritaskan menjadi penerima utama pada tahun 2027 mendatang.
Menariknya, terkait rencana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang pertama pada tahun 2027, Fraksi PAN BNR memberikan rekomendasi kebijakan. Desa-desa yang akan menggelar pesta demokrasi tersebut diminta dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan alokasi BKKD. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, mengingat desa tersebut nantinya juga membutuhkan biaya untuk pelaksanaan Pilkades.
Antisipasi Kekeringan dan Banjir: Solusi Jangka Panjang Diutamakan
Masalah lingkungan dan bencana alam juga masuk dalam daftar perhatian utama fraksi. Menanggapi ancaman kekeringan ekstrem yang melanda sejumlah wilayah, Fraksi PAN BNR mendesak Pemkab Bojonegoro melalui Perumda Tirta Buana untuk memperluas jaringan distribusi air bersih hingga menjangkau desa-desa terpencil dan wilayah pelosok.
Selain itu, pembangunan sumur bor di daerah yang berisiko kering air juga diminta diperbanyak. Fraksi menilai langkah pembangunan infrastruktur air tersebut jauh lebih strategis dan berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan distribusi air bersih dengan truk tangki saat krisis terjadi.
“Usulan ini kami sampaikan sebagai solusi jangka panjang, bukan sekadar solusi jangka pendek yang hanya membagi-bagikan air bersih saat masyarakat sudah kesulitan air,” tegas Choirul Anam.
Sementara itu, untuk mengantisipasi ancaman banjir saat musim hujan tiba, fraksi mendorong pemerintah mempercepat normalisasi embung yang sudah ada serta membangun embung baru di titik-titik rawan genangan. Pembiayaan pembangunan ini diharapkan tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga dapat melibatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari pihak swasta yang beroperasi di wilayah Bojonegoro.
Program Sentuhan Masyarakat Wajib Dipertahankan, Pengelolaan SiLPA Diatur
Fraksi PAN BNR juga meminta pemerintah daerah agar tetap mempertahankan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang sosial dan keagamaan. Program-program yang dimaksud antara lain Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk madrasah dan Madin, serta insentif bagi modin perempuan, marbot masjid, dan tenaga pelayanan keagamaan lainnya.
Terakhir, terkait sisi pembiayaan daerah, fraksi menyatakan memahami fungsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai penyangga stabilitas anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya. Namun, fraksi mengingatkan agar besaran SiLPA tidak dibiarkan terlalu besar. Anggaran yang tersedia dan belum terserap seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat realisasi program pembangunan di sisa tahun 2026 ini.
Dengan pengelolaan keuangan yang lebih mandiri, efisien, dan tepat sasaran, cita-cita mewujudkan Bojonegoro yang “Makmur, Bahagia dan Membanggakan” diyakini dapat segera terwujud.
Sebagai penutup, Fraksi PAN BNR menyampaikan bahwa rincian catatan dan masukan teknis lainnya akan disampaikan lebih mendalam oleh anggota fraksi yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) DPRD pada tahapan pembahasan berikutnya.
Eksplorasi konten lain dari DatafaktaCom
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
