BOJONEGORO || Data Fatka.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bojonegoro melontarkan sejumlah catatan mendalam dan sorotan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Fokus utama pengamatan tertuju pada rendahnya penyerapan anggaran, pola pengelolaan pendapatan, serta risiko menumpuknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dinilai tak boleh lagi terulur dari tahun ke tahun.
Pandangan resmi fraksi disampaikan juru bicaranya, Wawan Kurniyanto, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (26/8/2026), yang mengagendakan penyampaian pemandangan umum seluruh fraksi terhadap Nota Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Dalam pemaparannya, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa perubahan APBD seharusnya berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menyeimbangkan arah kebijakan pembangunan dengan kemampuan riil keuangan daerah. Pengelolaan anggaran pun harus diarahkan sedemikian rupa agar setiap sumber daya yang dimiliki daerah benar-benar berujung pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat luas.
Realisasi Pendapatan Baru Capai 44 Persen, Ketergantungan Transfer Masih Tinggi
Fraksi Gerindra telah menelaah secara rinci capaian kinerja keuangan daerah hingga akhir Juni 2026. Dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4,566 triliun, realisasi yang berhasil dikumpulkan baru mencapai Rp2,009 triliun atau setara 44,01 persen saja.
Jika diuraikan lebih jauh, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp596,04 miliar atau 54,86 persen dari target, sedangkan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat mencapai Rp1,413 triliun atau 40,20 persen.
Data ini menjadi dasar catatan fraksi yang menilai Bojonegoro masih sangat lekat dengan ketergantungan pada dana bantuan dari pusat. Di sisi lain, upaya intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dinilai belum berjalan maksimal dan masih memerlukan penguatan sistem.
Validitas dan akurasi data terkait objek pajak serta retribusi juga menjadi perhatian serius, mengingat hal itu adalah fondasi utama penggalian potensi pendapatan. Tak ketinggalan, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pun diminta dioptimalkan kembali agar dapat memberikan sumbangan pendapatan yang lebih besar dan signifikan bagi kas daerah.
Serapan Belanja Baru 25 Persen, Gerindra Minta Evaluasi Mendalam
Pergeseran sorotan ke sisi belanja, Fraksi Gerindra mencatat angka yang juga belum menggembirakan. Dari total proyeksi belanja dalam APBD 2026 yang mencapai Rp6,499 triliun, realisasi penyerapan hingga Juni baru berada di angka Rp1,658 triliun atau hanya 25,51 persen.
Meski memberikan apresiasi atas upaya eksekutif yang telah menyusun dokumen perubahan APBD tersebut, Fraksi Gerindra tetap meminta adanya penataan dan pengelompokan yang lebih rapi serta logis antara jenis belanja dengan kegiatan yang dilaksanakan.
Secara khusus, Gerindra mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi tuntas terhadap akar masalah yang menyebabkan terjadinya kelebihan saldo anggaran atau SiLPA pada tahun-tahun sebelumnya. Prinsip yang harus dipegang teguh adalah capaian anggaran wajib disandingkan secara jelas dengan realisasi fisik pembangunan, serta kesesuaian antara perencanaan pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan.
Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Prioritas, Kesejahteraan Guru Tak Boleh Terlupakan
Di sektor pembangunan fisik, Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah pembenahan tata kelola pemerintahan serta pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, baik di wilayah perkotaan maupun pelosok desa. Namun, ada pengingat penting agar pemerintah tidak melupakan sektor-sektor strategis lainnya yang menjadi prioritas utama, khususnya pendidikan, ketersediaan infrastruktur penunjang, hingga perhatian nyata terhadap kesejahteraan tenaga pendidik atau guru.
Menurut fraksi, penguatan ketiga sektor tersebut sangat krusial untuk menopang keberhasilan visi dan misi kepala daerah, sekaligus menjamin agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar terasa dampak manfaatnya bagi masyarakat.
Gerindra juga mengingatkan agar ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Indikator utamanya harus tetap berpegang pada peningkatan taraf hidup dan kemakmuran warga.
“Setiap alokasi anggaran harus memiliki korelasi yang kuat dengan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai anggaran habis, namun dampaknya tak terlihat,” tegas perwakilan Fraksi Gerindra.
Oleh karena itu, setiap kebijakan perubahan anggaran diminta disusun berdasarkan kajian yang matang, berorientasi pada hasil, serta mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang, bukan sekadar pemenuhan administrasi tahunan.
Program Jangan Hanya Formalitas, Cegah Pengulangan SiLPA
Seluruh jajaran OPD juga diminta meningkatkan kualitas kinerja, terutama dalam pelayanan publik yang menjadi wajah utama pemerintah di mata masyarakat. Program-program yang telah diusulkan dan disetujui jangan sampai hanya berhenti di atas kertas sebagai formalitas belaka.
Setiap kegiatan harus memiliki dasar perencanaan dan analisis yang jelas, terukur, serta mampu dilaksanakan secara optimal. Peringatan keras disampaikan kembali: seluruh program kerja tersebut harus dipastikan realisasinya dan tidak kembali berakhir menjadi tumpukan SiLPA yang terjadi berulang kali setiap tahun anggaran berakhir.
Di bagian akhir pemaparannya, Fraksi Partai Gerindra menyatakan sikap merekomendasikan dokumen Nota Raperda Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut pada tahap selanjutnya. Persetujuan ini diberikan dengan catatan seluruh pembahasan harus tetap sejalan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi Gerindra berharap, seluruh catatan, masukan, dan kritik yang telah disampaikan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembahasan mendatang, sekaligus menjadi komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan anggaran daerah benar-benar bekerja, bermanfaat, dan diarahkan sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat Bojonegoro.
Eksplorasi konten lain dari DatafaktaCom
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
