Bojonegoro – Data Fakta.com – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melaksanakan rapat kerja pada hari Senin, yang digelar di ruang kerja Komisi D. Pertemuan ini diselenggarakan secara khusus untuk membahas langkah tindak lanjut atas temuan dan catatan yang diperoleh saat tim melakukan kunjungan lapangan guna meninjau pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Seluruh pimpinan dan anggota yang hadir dalam rapat tampak kompak mengenakan pakaian dinas harian sebagai bentuk kedisiplinan dan identitas lembaga.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keikutsertaan mereka menjadi kunci penting agar evaluasi yang dilakukan dapat berjalan komprehensif, sekaligus menjadi wadah sinkronisasi dalam merumuskan solusi dan langkah perbaikan atas berbagai permasalahan yang teridentifikasi di lokasi pekerjaan.
Selama jalannya rapat, sejumlah poin penting hasil pengamatan lapangan menjadi sorotan utama pembahasan. Anggota Komisi D menitikberatkan pembahasan pada tiga aspek utama, yaitu kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan dokumen perencanaan yang telah disusun, standar kualitas hasil pembangunan, serta berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi pelaksana di lapangan selama proses berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari setiap dinas terkait menyampaikan paparan lengkap mengenai capaian progres yang sudah terealisasi, sistem dan mekanisme pengawasan yang diterapkan, serta rencana aksi perbaikan yang akan segera dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan yang ada. Suasana diskusi berlangsung aktif dan konstruktif, di mana setiap anggota dewan memberikan masukan, saran, dan catatan agar seluruh rangkaian kegiatan program dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga masyarakat.
Dengan terselenggaranya rapat kerja ini, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin erat dan solid antara legislatif maupun eksekutif. Hal ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hasil pembangunan, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah.
Eksplorasi konten lain dari DatafaktaCom
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
