BOJONEGORO | MMCNEWS – Rekrutmen calon Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dipertanyakan banyak pihak.
Pasalnya, tes CAT maupun tes wawancara yang digelar oleh Bawaslu Bojonegoro dinilai banyak pihak tidak mencerminkan asas transparansi dan kental aroma permainan dalam penentuan 6 besar sampai terpilihnya 3 orang anggota panwascam.
Dari informasi yang berhasil dihimpun media , ada salah satu nama yang telah dinyatakan lulus tersebut diduga kuat tidak pernah memiliki pengalaman di bidang penyelengaraan pemilu ditingkat terbawah sekalipun.
Salah seorang peserta calon anggota Panwaslu Kecamatan yang enggan namanya dipublikasikan mengatakan, dengan menerapkan metode CAT tersebut mestinya lebih baik, karena penilaian menjadi lebih transparan.
“Kalau mengunakan sistim CAT itu langsung keluar nilainya kayak di CPNS, ada layar besar dipampang diluar ruang tes, jadi para peserta bisa tahu nilainya masing-masing dan berada peringkat berapa. Harusnya begitu mengapa harus tunggu 3 hari baru diumumkan,” ungkapnya, Kamis (27/10/2022).
Ia menduga ada permainan nilai hasil pengumuman CAT di Bawaslu Bojonegoro, karena ia mengetahui perolehan nilai salah satu peserta diwilayahnya berada dibawah nilainya, namun dinyatakan lolos test CAT.
“Tidak transparansinya Bawaslu Bojonegoro tampak dari hasil pengumuman hasil test CAT, hanya nama yang di keluarkan, nilainya tidak ada. Harusnya semua nilai diumumkan lulus atau tidak lulus,” ujarnya.
Agar tidak menjadi kecurigaan banyak orang, imbuhnya, maka ia meminta Pokja Rekrutmen mengumumkan hasil nilai test CAT dan berani bertanggungjawab. Dengan cara itu, maka menepis dugaan nepotisme dalam perekrutan.
Dirinya berharap Pemilu 2024 menjadi satu gelaran Pemilu yang benar-benar jujur, adil, dan transparan. Sebagai warga negara yang baik, dia tetap menghormati hasil rekrutmen yang dilakukan Komisioner Bawaslu. Selain telah melalui tahapan, nama-nama yang lolos merupakan hasil keputusan.
Anggota Bawaslu Bojonegoro, Mujiono ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadinya mengatakan bahwa Bawaslu hanya menjalankan juknis dari Bawaslu pusat, “Bawaslu kabupaten hanya melaksanakan juknis dari Bawaslu RI mas.
Monggo kalau konfirmasi datang ke kantor ketemu pak Alfian sebagai ketua pokja,” tulisnya.
Namun ketika media ini mendatangi kantor Bawaslu Bojonegoro, salah satu staf Bawaslu mengatakan kalau ketua pokja sedang tidak ada ditempat.(Red)
Eksplorasi konten lain dari DatafaktaCom
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
