BOJONEGORO || Data Fakta.com – Fraksi Golkar DPRD Bojonegoro menyetujui kelanjutan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, namun menyertakan sejumlah catatan penting. Pandangan ini disampaikan juru bicaranya, Annafiy Aisya Sahila, dalam Rapat Paripurna Senin (22/6/2026).
Fraksi Golkar mengapresiasi realisasi pendapatan yang melampaui target menjadi Rp6,469 triliun atau 110,51%, didukung PAD, pajak daerah, dan dana transfer. Namun, ketergantungan pada dana pusat dinilai masih sangat tinggi, sedangkan hasil pengelolaan BUMD belum maksimal.
Dari sisi belanja, penyerapan hanya mencapai 81,50%. Pos belanja modal hanya 70,98%, bantuan sosial 66,96%, subsidi 17,40%, dan belanja tak terduga baru 0,35%. Akibatnya, SiLPA menumpuk menjadi Rp2,073 triliun yang dinilai menunjukkan anggaran belum berputar secara optimal.
Meski demikian, Fraksi Golkar mengakui keberhasilan mempertahankan predikat WTP selama 12 tahun berturut-turut. Pemkab diminta mempercepat proses lelang, memperbaiki data penerima manfaat, serta menyusun rencana anggaran yang lebih presisi. Raperda ini disetujui untuk dibahas lebih lanjut bersama komisi dan TAPD.
Eksplorasi konten lain dari DatafaktaCom
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
